File Skripsi

A. Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang cerdas dan membangun bangsa yang berkelanjutan sehingga dapat berkembang sesuai dengan cita- cita bangsa. Adapun cita- cita bangsa tersebut tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional secara jelas dinyatakan : “ Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan “ [1] Silahkan download selengkapnya di sini [1] Hasbullah, dasar – dasar ilmu pendidikan “ edisi revisi “, ( Jakarta : PT. raja grafindo persada , 2008 ) , h. 335

Perdebatan (diskursus) dan wacana tentang hubungan antara islam dan demorasi sebagaimana di akui oleh mun’in as- sirry: Pertama: Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda, islam tidak bisa di subordinatkan dengan demokrasi, islam merupakan sistem politik yang self- suffiecient. Hubungan keduanyna bersifat mutu olly exsclusive. Islam di pandang sebagai sistem politik alternative terhadap demokrasi. Dengan demikian islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep barat tidak tepat untuk di jadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, brbangsa dan bernegara seentara islam sebagai negara yang kaffah (sempurna) yang tidak saja mengatur persoalan teologi (aqidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Kedua: isalam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi di difinisikan secara prosedural seperti di pahami dan di praktikkan di negara- negara maju (barat) sedangkan islam merupakan sistem politik dem

A. Demokrasi pada priode 1945-1959 Demokrasi pada masa dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, karna kurang cocok untuk indonesia. Persatuan yang dapat di galang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan tercapai karna lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan perwakilan rakyat. Kekuatan sosial dan politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realisistas dalam kontelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai “Rubber stamppresident” (presiden yang membubuhi capnya belaka) dan tentara yang karna lahir dalam repolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat indonesia pada umumnya

Pemerintah dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudakan. Prinsipdemokrasi untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahanya dikatakan demokratis dapat dilihat dari 4 aspek.aturanyang ada patut memastikan setidaknya 2 hal utama yaitu : 1. Memungkinkan terjadinya desetralisasi, untuk menghindari sentralisasi. Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas

Sklar mengajukan 5 corak atau model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Penjelasan 5 model demokrasi tersebut sebagai berikut: 1. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh UU dan Pemilihan Umum Bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Banyak negara afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bertahan. 2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik 4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara pengguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang me